Dukung IAIN Pontianak Menjadi UIN, Gubernur Kalimantan Barat Targetkan Pengembangan Kampus Jangka Panjang
PONTIANAK – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menggelar pembukaan rangkaian kegiatan persiapan alih bentuk IAIN Pontianak menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada Selasa, 27 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Abdul Rani IAIN Pontianak ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap rencana transformasi kelembagaan perguruan tinggi Islam tersebut.
Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Oktober 2026. Kegiatan hari pertama dilaksanakan di Aula Abdul Rani Mahmud IAIN Pontianak, sedangkan agenda pada 28–29 Oktober dijadwalkan berlangsung di Hotel Orchard, Jalan Gajah Mada, Pontianak.
Dalam sambutannya, Rektor IAIN Pontianak, Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Barat atas dukungan yang diberikan terhadap proses transformasi IAIN Pontianak menjadi UIN. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan status tersebut, terutama dalam mengatasi keterbatasan lahan kampus yang selama ini menjadi salah satu kendala. “Kami sangat berharap dukungan dan bantuan pemerintah, khususnya di era Bapak Gubernur, betul-betul bisa direalisasikan sehingga segera terwujud kampus baru,” ujar Prof. Wajidi.
Prof. Wajidi menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan lahan merupakan salah satu aspek penting dalam memenuhi persyaratan alih bentuk menjadi UIN. Ketersediaan lahan yang memadai diharapkan dapat mendukung pengembangan kampus sekaligus menunjang peningkatan kapasitas kelembagaan dan akademik. “Permasalahan yang kami hadapi selama ini salah satunya adalah kekurangan lahan. Ketika lahan ini sudah bisa terpenuhi di atas 10 hektare, maka syarat tersebut sudah terpenuhi, terutama untuk mengusulkan alih bentuk menjadi UIN,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungannya terhadap rencana alih bentuk IAIN Pontianak menjadi UIN. Ia menilai perubahan status tersebut berpotensi memperluas pengembangan program studi umum serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan lahan sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan kampus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau sejumlah lokasi di dalam kota yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan kampus IAIN Pontianak. “Kalau bisa, kita wujudkan status UIN ini pada tahun 2027 atau 2028. Untuk lokasinya, kemarin saya sudah berkeliling mencari lokasi yang ada di dalam kota. Alhamdulillah, kemarin ketemu,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, lokasi yang ditemukan berada di sekitar kawasan sebelum Kampus UNU. Namun, luas lahan tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan kampus. Ia menegaskan bahwa penyediaan lahan tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan rencana pengembangan universitas dalam jangka panjang. “Yang jelas, ini kan kurangnya satu hektare. Tapi kita tidak boleh menyiapkan satu hektare saja. Kita tentu harus memikirkan pengembangan untuk 20 tahun ke depan,” katanya.
Ria Norsan menambahkan bahwa lokasi tersebut perlu ditinjau bersama pihak rektorat sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Peninjauan bersama ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pengembangan kampus. “Insyaallah, kalau Pak Rektor ada waktu, kita lihat dulu. Kalau cocok, insyaallah kita hibahkan,” tuturnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait kemungkinan penyediaan lahan, menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong persiapan alih bentuk IAIN Pontianak menjadi UIN. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kampus, upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kelembagaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan Barat.
Penulis: Mala K.W.
Editor: Ajeng V.V. & Ibnu Q.R.
