Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu2019-08-15T10:59:42+07:00

Selamat Datang di LPM IAIN Pontianak

IAIN Pontianak Terakreditasi B

V i s i Lembaga Penjaminan Mutu

V i s i

“Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan borneo”

M i s i Lembaga Penjaminan Mutu

M i s i

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo
  2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
  3. Mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo dengan basis riset
  4. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan
  5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam borneo

Dasar Hukum LPM

  1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018

Tugas dan Fungsi LPM

Tugas:

“LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.”

Fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
d. pelaksanaan administrasi Lembaga.